Kabar Lamongan – Nasib jabatan Kepala Desa (Kades) asal Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, berinisial AE kini berada di ujung tanduk. Hal ini menyusul dugaan keterlibatannya dalam kasus penggerebekan bersama oknum anggota kepolisian di salah satu hotel di Kota Batu.
Meski kasus tersebut tengah menjadi perhatian publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan memastikan roda pemerintahan serta pelayanan administrasi masyarakat di desa yang bersangkutan tetap berjalan normal.
Kepala Dinas PMD Lamongan, Joko Raharto, mengatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi hal utama yang harus tetap diperhatikan di tengah persoalan yang menimpa kepala desa tersebut. Menurutnya, aktivitas pemerintahan desa tidak boleh terganggu, apalagi sampai terhenti akibat kasus yang sedang dihadapi kepala desa.
“Pelayanan di desa tidak boleh berhenti dan harus tetap jalan,” ujar Joko, Jumat (13/11/2026).
Terkait pembinaan terhadap perangkat desa agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya, Joko menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Camat Sukorame.
Camat diharapkan bisa memastikan seluruh perangkat desa tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan begitu, masyarakat tidak sampai terdampak oleh persoalan yang kini tengah menjadi perhatian publik.
Sementara itu, mengenai kemungkinan adanya sanksi terhadap jabatan Kades AE, Dinas PMD Lamongan masih menunggu perkembangan penanganan perkara dari aparat penegak hukum.
Joko menyebut, pihaknya belum mengambil langkah terkait pemberian sanksi dan masih menunggu keputusan dari penyidik yang menangani perkara tersebut.
“Untuk sanksi, menunggu keputusan dari penyidik yang menangani kasus ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, juga memilih menunggu perkembangan penyelidikan yang dilakukan Polres Batu serta laporan resmi sebelum menentukan langkah lebih lanjut terhadap AE.
Yuhronur mengaku sudah menerima informasi mengenai perkara tersebut melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan. Meski demikian, pemerintah daerah hingga kini belum menentukan tindakan administratif terhadap kepala desa tersebut.
“Ya, jadi saya sudah mendapatkan laporan, khususnya dari Kepala Dinas PMD tentang kasus bu Kades AE ini. Kami akan terus menghormati proses hukum yang sedang berlaku,” ujar Yuhronur, Jumat (13/11/2026).
Menurut Yuhronur, seorang kepala desa memiliki tanggung jawab moral sebagai pemimpin sekaligus sosok yang menjadi teladan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, persoalan yang menyeret Kades AE turut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik, terutama mereka yang mengemban jabatan sebagai pemimpin di tingkat desa.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Seorang pemimpin, khususnya di desa, juga menjadi teladan bagi kita semua. Aspek moral ini menjadi pertimbangan dan perhatian kita semua bagi para pejabat publik,” tutur Yuhronur.
