Kabar Lamongan – Sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Usulan tersebut dipicu oleh polemik keabsahan dokumen pendidikan putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Dokumen tersebut dinilai memiliki cacat hukum dalam proses Pemilu 2024.
Penyampaian usulan HMP dilakukan dalam rapat bersama antara anggota pengusul dari delapan fraksi dan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustofa, menyampaikan bahwa berdasarkan jumlah tanda tangan yang telah diserahkan, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Adapun delapan fraksi yang ikut mengusulkan HMP tersebut terdiri dari 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Demokrat.
Saan mengatakan pimpinan DPR menghormati usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membawa usulan Hak Menyatakan Pendapat itu ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa pihaknya menilai Gibran telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama terkait persyaratan untuk menjabat sebagai wakil presiden.
Menurut Mardani, dugaan perbuatan tercela tersebut juga dinilai bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001.
“Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001,” ujar Mardani dalam rapat tersebut.
Dengan disampaikannya usulan dari 120 anggota DPR tersebut, proses selanjutnya akan dibahas melalui Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
