Kabar Lamongan – Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Untuk kesepuluh kalinya secara beruntun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah mereka.
Penghargaan ini diserahkan langsung dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Sidoarjo, Jumat (29/05/2026).
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang akrab dipanggil Pak Yes, menyebut pencapaian ini bukan hasil kerja satu orang, melainkan buah dari kolaborasi seluruh perangkat daerah.
“Alhamdulillah. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, seperti yang dikutip dari Kompas.com.
Pak Yes menegaskan, WTP bukan sekadar piala yang dipajang. Bagi Pemkab Lamongan, predikat itu adalah cerminan tanggung jawab nyata dalam mengelola uang rakyat dengan benar.
“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus terus dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit,” kata Pak Yes.
Ke depan, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan dijadikan bahan evaluasi, termasuk untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, Pemkab juga berkomitmen menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai langkah penyempurnaan tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menjelaskan bahwa opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan suatu daerah. Proses pemeriksaannya dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak sebelum akhirnya menghasilkan kesimpulan opini.
“Pemeriksaan tersebut menitikberatkan pada transaksi yang berjalan selama tahun anggaran,” jelas Yuan.
Sebagai informasi, penyerahan LHP tahun ini dilakukan serentak bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur.
