Wabup Lamongan saat berikan penghargaan kepada salah satu anggota DPD Lamongan. (instagram.com/Prokopim Lamongan).Kabar Lamongan – Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mengajak Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lamongan untuk memperkuat kerja sama dalam mendorong pembangunan desa agar lebih maju.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Dirham dalam acara buka bersama yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPDI Lamongan. Acara tersebut berlangsung pada Sabtu, 22 Maret 2025, dan bertempat di Warung Apung Rahmawati.
Dalam kesempatan tersebut, Dirham memberikan apresiasi kepada PPDI Kabupaten Lamongan atas partisipasi mereka dalam pembangunan desa.
“Saya ingin memberikan apresiasi kepada PPDI Lamongan karena telah berdedikasi dalam membangun desa. Saat ini, total ada 239 desa yang telah mencapai status desa mandiri. Sementara itu, 223 desa lainnya masih berstatus desa maju. Ini merupakan bukti dari kerja keras kita semua,” kata Dirham.
Dirham juga mengungkapkan rasa bangganya karena tidak ada desa di Lamongan yang berstatus berkembang atau tertinggal. Menurutnya, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dalam hal pembangunan desa. Dirham menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.
“PPDI harus memiliki program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Lamongan memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, saya berharap perangkat desa aktif dalam mendukung program swasembada pangan,” tegas Dirham.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengumumkan bahwa minimal 20 persen dari dana desa harus dialokasikan untuk sektor pertanian.
“Dana desa harus bisa dimanfaatkan dengan tepat. Itu dilakukan agar produktivitas pertanian, seperti pengadaan alat pertanian, pengembangan irigasi, dan pemberdayaan petani, bisa meningkat,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, Dirham juga menyoroti pentingnya penanganan kemiskinan di desa-desa. Ia mengajak perangkat desa untuk lebih kreatif dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta memastikan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Tidak ada komentar