Ilustrasi UMKM. UMKM Lamongan keluhkan minimnya keterlibatan dalam program MBG. (Dok. istimewa).Kabar Lamongan – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan mendapat sorotan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan lokal.
Mereka menilai partisipasi UMKM dalam program tersebut belum berjalan optimal, meskipun pemerintah pusat sebelumnya sudah menegaskan komitmen untuk mengutamakan produk kerakyatan.
Salah satu pelaku UMKM, Sofa Alfin, pengusaha susu kedelai asal Desa Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, mengungkapkan bahwa kerja sama dengan dapur SPPG hanya berlangsung dalam waktu singkat. Setelah sempat menyuplai produknya beberapa kali, pengiriman tersebut akhirnya dihentikan.
“Awalnya kami sempat kirim beberapa kali, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dapur SPPG memilih susu UHT pabrikan karena dinilai lebih praktis dan masa simpannya lebih lama,” ujar Alfin, Kamis (08/01/2026).
Menurut Alfin, persoalan utama terletak pada daya tahan produk. Di satu sisi, pihak dapur SPPG menghendaki bahan pangan segar, namun di sisi lain tidak bersedia menerima produk dalam kondisi beku yang sebenarnya ditawarkan sebagai solusi teknis oleh pelaku UMKM.
“Kami beberapa kali mengalami kerugian karena produk tidak terserap. Padahal solusi sudah kami ajukan, tapi risiko kualitas sepenuhnya dibebankan kepada kami,” katanya.
Alfin juga mengaku telah mengeluarkan modal tambahan demi menyesuaikan standar program MBG, mulai dari mencicil freezer hingga menambah peralatan produksi. Ia berharap arahan Presiden Prabowo Subianto agar mengurangi ketergantungan pada produk pabrikan besar benar-benar dapat diterapkan secara nyata hingga tingkat daerah.
Keluhan serupa disampaikan Tutik Handayani, pengusaha roti asal Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan Kota. Ia menilai produk pangan lokal sebenarnya telah siap bersaing, baik dari sisi legalitas maupun kualitas.
“Kami sudah mengantongi izin BPOM, sertifikasi halal, serta melakukan konsultasi dengan Dinas Kesehatan. Bahkan kami mengikuti rekomendasi untuk menambah kandungan kalsium agar sesuai standar gizi nasional. Namun hingga kini, penyerapan produk oleh SPPG di Lamongan masih sangat minim,” ujar Tutik.
Sementara itu, Ketua Gerai UMKM Lamongan, Reni Setiawati, membenarkan bahwa kendala teknis dan prosedural di lapangan menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM lokal untuk terlibat secara maksimal dalam program MBG. Ia menyebut banyak pelaku usaha telah berinvestasi pada peralatan produksi modern karena berharap adanya permintaan besar dari program tersebut.
“Banyak UMKM sudah menabung dan membeli alat produksi agar lebih profesional. Namun setelah alat siap, produknya justru tidak digunakan. Akhirnya peralatan itu menganggur,” ungkap Reni.
Para pelaku UMKM berharap program MBG dapat dijalankan dengan pola kerja sama yang lebih terbuka dan berpihak pada pelaku usaha lokal, sehingga program ini benar-benar memberikan dampak positif bagi seluruh pihak, baik dari sisi pemenuhan gizi masyarakat maupun penguatan ekonomi daerah.
Tidak ada komentar