Wabup Dirham minta TPPS Lamongan tertib perbarui data. (Humas/Diskominfo Lamongan).Kabar Lamongan – Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mendorong seluruh anggota TPPS di wilayahnya untuk lebih tertib dan aktif dalam memperbarui data. Ia menegaskan, ketepatan data merupakan kunci utama agar penanganan serta pencegahan stunting benar-benar tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Dirham dalam rapat evaluasi dan pelaporan TPPS Kabupaten Lamongan yang berlangsung di Aula Gadjah Mada, lantai 7 Kantor Pemkab Lamongan, pada Kamis (06/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya pembaruan data untuk memetakan ketimpangan geografis, mengefektifkan intervensi, sekaligus menjadi dasar pemantauan dan evaluasi berbagai program penanganan stunting.
“Prevalensi stunting Lamongan saat ini terbaik nomor dua di Jawa Timur. Untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkannya, tertib dan pemberdayaan data sangat diperlukan. Karena pada momen, wilayah, dan kondisi yang berbeda bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting,” ujar Dirham yang akrab disapa Mas Wabup.
Lebih lanjut, Dirham menjelaskan bahwa persoalan stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bervariasi di tiap daerah. Oleh karena itu, data yang lengkap dan akurat dibutuhkan untuk mengidentifikasi penyebab stunting secara menyeluruh.
Berdasarkan catatan TPPS, angka prevalensi stunting di Kabupaten Lamongan terus menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 27,5 persen, turun menjadi 9,4 persen pada 2023, dan kembali menurun menjadi 6,9 persen pada 2024.
Capaian tersebut tidak terlepas dari beragam program inovatif Pemkab Lamongan bersama berbagai pihak. Salah satunya adalah kolaborasi dengan TP PKK Kabupaten Lamongan melalui program 1-10-100, yang menyasar anak balita berisiko stunting dan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).
Program tersebut menyalurkan paket makanan bergizi untuk balita serta susu untuk ibu hamil selama 100 hari, dengan pemantauan rutin di posyandu setiap dua minggu sekali. Melalui sistem pemantauan berkelanjutan, bantuan dapat dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan perkembangan penerima manfaat.
Dirham berharap, kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dapat terus diperkuat, khususnya dalam pembaruan data dan pemantauan lapangan.
“Upaya penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Ini kerja bersama, kerja gotong royong, dan kerja berbasis data,” tegasnya.
Tidak ada komentar