Rapat Paripurna DPRD Lamongan bahas perubahan APBD. (instagram.com/prokopimkab.lamongan).Kabar Lamongan – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan yang digelar pada Rabu, 9 Juli 2025, menjadi ajang penting bagi fraksi-fraksi partai politik untuk menyampaikan Pandangan Umum (PU) mereka terhadap Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, enam fraksi DPRD Lamongan kompak menekankan perlunya penyusunan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada rakyat serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara konkret dan aktual.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, H. Srinoto, menyatakan bahwa perubahan anggaran bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum untuk menata ulang prioritas pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya strategi fiskal yang tidak hanya matang, tetapi juga adaptif terhadap situasi terkini.
“Perubahan anggaran ini harus diarahkan untuk menangani persoalan-persoalan yang mendesak, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan infrastruktur,” tegas Srinoto.
Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,54 persen atau sekitar Rp10,29 miliar. Namun, mereka mengingatkan bahwa ketergantungan Lamongan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Apalagi, tahun ini dana transfer mengalami penurunan sebesar 1,79 persen.
“Ketika transfer pusat mengalami penurunan, daya tahan fiskal kita ikut terganggu. Sudah waktunya Pemkab menggali potensi pendapatan baru yang sesuai regulasi dan dilakukan secara cermat,” lanjutnya.
Gerindra pun mendorong optimalisasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, efisiensi belanja yang meningkat menjadi Rp3,317 triliun juga menjadi sorotan.
Mereka mengingatkan agar seluruh program berjalan tepat waktu dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Apalagi, realisasi anggaran di semester pertama tahun ini masih belum menyentuh angka 50 persen.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Mujtabah, menilai bahwa perubahan APBD merupakan ruang penting untuk mengoreksi arah kebijakan agar semakin tepat sasaran. Meskipun pendapatan daerah menurun menjadi Rp3,288 triliun, PKB menegaskan pentingnya optimalisasi PAD.
“Potensi pajak daerah dan retribusi masih belum tergarap maksimal. Harus ada langkah konkret untuk memperbaikinya,” ujar Mujtabah.
Fraksi PKB juga memberikan perhatian serius terhadap serapan belanja yang kini dianggarkan sebesar Rp3,317 triliun. Mereka menyoroti lima sektor utama yang dinilai strategis, yakni:
- Pendidikan: Pengawasan terhadap pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan prestasi siswa harus diperkuat. Mereka juga mengapresiasi dukungan terhadap atlet-atlet Lamongan yang akan bertanding di Porprov 2025.
- Kesehatan: PKB mendesak peningkatan layanan Puskesmas serta percepatan operasional RSUD Ki Ageng Brondong agar bisa melayani masyarakat lebih optimal.
- Koperasi: Percepatan realisasi program Koperasi Merah Putih dinilai krusial untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
- Infrastruktur: Kondisi jalan poros desa menjadi sorotan penting, mengingat kerusakannya bisa menghambat distribusi pangan dan aktivitas masyarakat.
- Pembiayaan: Realisasi pembiayaan sebesar Rp88,549 miliar untuk menutup defisit APBD perlu dilakukan secara efisien dan transparan.
“Perubahan APBD ini harus dijadikan instrumen untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Mujtabah.
Secara keseluruhan, dorongan dari fraksi-fraksi ini menunjukkan harapan agar perubahan anggaran tahun ini benar-benar menjadi solusi atas persoalan-persoalan riil di lapangan, bukan sekadar penyesuaian angka semata.
Tidak ada komentar