Kabar Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, membuka Program Peningkatan Manajemen Aparatur Desa atau Prima Desa di Lamongan, Selasa (12/05/2026).
Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan pentingnya perangkat desa untuk terus beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan publik dan pemerintahan, demi terwujudnya tata kelola desa yang profesional sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, ia mengutip amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kuatnya desa, dan desa yang kuat mustahil terwujud tanpa perangkat desa yang benar-benar berdedikasi.
Sebagai ujung tombak pelayanan publik, perangkat desa dinilai harus mampu menjawab beragam tantangan yang kian kompleks, mulai dari efisiensi pemerintahan hingga isu perubahan iklim.
Lebih dari itu, mereka juga dituntut bisa menerjemahkan tantangan-tantangan tersebut menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada masyarakat lewat pola pemerintahan desa yang adaptif.
“Perangkat desa sering berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Maka harus mampu beradaptasi terhadap tantangan yang ada dan memiliki kemampuan lebih untuk menerjemahkan tantangan tersebut menjadi kebijakan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pak Yes juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Kemampuan teknis dibutuhkan untuk menopang pekerjaan-pekerjaan administratif, sementara kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Joko Raharto menjelaskan bahwa program Prima Desa dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 12–13 Mei 2026. Program ini diikuti sebanyak 213 perangkat desa yang baru saja dilantik sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Peserta terdiri dari 15 sekretaris desa, 44 kepala urusan, 80 kepala seksi, dan 74 kepala dusun. “Program ini bertujuan meningkatkan kinerja aparatur desa agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan masyarakat,” kata Joko.
