Kabar Lamongan – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Selasa (20/01/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keresahan masyarakat terkait persoalan banjir tahunan yang hingga kini belum mendapatkan solusi permanen. Mahasiswa datang membawa spanduk berisi tuntutan, sekaligus mendesak pemerintah daerah dan legislatif agar tidak lagi mengandalkan pola penanganan jangka pendek.
Ketua PMII Unisda Lamongan, Firman, dalam orasinya menegaskan bahwa banjir yang terus berulang setiap tahun telah berdampak serius terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat Lamongan.
Menurutnya, bencana tersebut tidak hanya merugikan petani tambak secara ekonomi, tetapi juga menghambat aktivitas pendidikan serta kehidupan sosial warga.
“Banjir ini selalu datang setiap tahun, tetapi solusi yang diberikan masih bersifat sementara. Kami menuntut DPRD dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Firman di hadapan peserta aksi.
PMII menilai, sistem pengendalian aliran air di kawasan Sub-DAS Bengawan Solo bagian hilir hingga saat ini belum mampu menyesuaikan dengan karakter geografis Lamongan yang sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah. Pola penanganan yang diterapkan dinilai berjalan lamban dan belum menyentuh akar persoalan.
Dalam pernyataan sikapnya, PK PMII Unisda Lamongan menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap sebagai kebijakan struktural jangka panjang. Salah satu poin utama yang disoroti adalah percepatan normalisasi Sungai Bengawan Jero yang kerap menjadi titik rawan luapan air saat musim hujan tiba.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak adanya rekonstruksi Pintu Air Kuro, penguatan tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS), serta penerapan sistem peringatan dini banjir yang dinilai lebih efektif.
“Kami mendesak rekonstruksi Pintu Air Kuro, penguatan tata kelola DAS, serta penerapan sistem peringatan dini yang benar-benar berjalan,” tambah Firman, dikutip dari SURYA.co.id.
Ia menegaskan, tanpa langkah konkret dan kebijakan tegas dari pemerintah, prinsip keadilan ekologis bagi masyarakat Lamongan akan terus terabaikan.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Di akhir aksi, mahasiswa mendapatkan kesempatan audiensi dengan pihak legislatif dan pemerintah daerah.
Perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Lamongan, Husen, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan.
Dalam pertemuan itu turut hadir Asisten I Joko N, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Erwin Sulistiya Pambudi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mugito, serta Kepala Dinas Pendidikan Shodikin.
Pihak pemerintah daerah menyampaikan komitmennya untuk melakukan koordinasi lintas wilayah dan lintas kewenangan guna mempercepat penanganan teknis sebagaimana tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Sementara itu, PMII Unisda Lamongan menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti pada aksi demonstrasi semata. Organisasi mahasiswa tersebut berjanji akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah hingga langkah nyata berupa rekonstruksi infrastruktur pengendalian air di Lamongan benar-benar terealisasi.
