Kabar Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Lamongan menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan penyusunan perubahan KUA dan PPAS dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika serta kebutuhan pembangunan daerah. Dalam perubahan anggaran 2026, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Yang pertama adalah lebih mendukung pada infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Yang kedua adalah kualitas layanan publik, dan yang ketiga idealisasi,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes, Kamis (13/08/2026).
Menurut Pak Yes, ketiga fokus tersebut akan menjadi dasar dalam mengarahkan sejumlah kegiatan pada perubahan anggaran. Dengan demikian, anggaran yang tersedia diharapkan bisa memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Lamongan juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, pemerintah daerah bersama DPRD mencanangkan target PAD mencapai Rp1 triliun.
“Sebenarnya saran yang disampaikan oleh dewan tadi seiring dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Termasuk jumlah target PAD mencapai Rp1 triliun ini sebenarnya kita canangkan bersama teman-teman,” jelasnya.
Pak Yes mengatakan, target tersebut nantinya akan dituangkan dalam perencanaan yang lebih terukur dan terinci. Peningkatan PAD diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
Persetujuan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS 2026 tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.
Pemkab dan DPRD Lamongan diharapkan terus menjaga sinergi agar tambahan pendapatan daerah dapat diarahkan untuk program-program prioritas. Terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjalankan program lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
