Kabar Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/09/2026), di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan.
Dalam jawaban eksekutif tersebut, Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan bahwa berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran.
Terutama dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Penguatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat kemandirian fiskal, dengan tetap memperhatikan ketepatan perencanaan,” tegas Pak Yes.
Untuk mengoptimalkan PAD, Pemkab Lamongan terus melakukan sejumlah langkah, mulai dari digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak melalui Sistem Informasi Geografis, optimalisasi penagihan PBB-P2, peningkatan pengawasan pajak, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperluas kerja sama dengan lembaga penelitian untuk mengkaji potensi pajak maupun sumber-sumber PAD lainnya. Di sisi lain, Pak Yes turut menjelaskan berbagai langkah pemerintah daerah dalam menjaga sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Pada sektor ekonomi, Pemkab Lamongan terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat. Koordinasi lintas sektor melalui Forum Penataan Ruang dilakukan sejak tahap awal untuk mengkaji rencana pemanfaatan lahan.
Dalam bidang pendidikan, Pemkab Lamongan juga terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta mutu peserta didik. Program pendidikan berkualitas dan gratis bagi keluarga kurang sejahtera melalui Beasiswa Perintis diarahkan agar tepat sasaran.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah terus memperluas akses pelayanan kesehatan melalui pembiayaan peserta bantuan iuran daerah bagi masyarakat yang belum tercakup BPJS Kesehatan maupun peserta PBI-JK yang tidak aktif.
Bupati Yes menambahkan, penguatan perlindungan sosial juga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. DTSEN digunakan sebagai acuan dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan sosial. Pembaruan data terus dilakukan agar bantuan yang diberikan semakin tepat sasaran.
Masyarakat yang menemukan adanya ketidaksesuaian data juga dapat mengajukan pembaruan maupun sanggahan melalui operator desa, aplikasi Cek Bansos, ataupun Dinas Sosial.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik,” pungkas Pak Yes.
