Kabar Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang disiapkan pemerintah pusat.
Kebijakan WFH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis energi global yang dipicu oleh konflik internasional.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut bahwa semangat efisiensi energi harus menjadi respons bersama, termasuk dari pemerintah daerah. Menurut Bupati, kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat perlu mendapat dukungan penuh agar bisa berjalan efektif.
“Semangat efisiensi harus menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Untuk teknis WFH, kami masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes, Kamis (26/03/2026).
Pak Yes menambahkan, Pemkab Lamongan siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan dari pusat, termasuk tentang penerapan pola kerja fleksibel atau WFH bagi para ASN.
Meski wacana WFH masih dalam tahap pengkajian, aktivitas pelayanan publik di Kabupaten Lamongan tidak ikut terganggu. Pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, Mal Pelayanan Publik Lamongan justru tampak ramai. Warga berdatangan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, mulai dari perizinan hingga layanan dokumen lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan, Dina Ariyani, memastikan kualitas layanan kepada masyarakat tidak akan menurun meski ada kebijakan baru yang tengah disiapkan.
“Apapun kebijakan yang nantinya diterapkan, standar pelayanan minimal tidak boleh menurun. Kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegas Dina.
