Kabar Lamongan – Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gadjah Mada, Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan lantai 7, Rabu (21/01/2026).
RKPD menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai landasan utama dalam penyusunan anggaran tahunan daerah. Dokumen ini menjabarkan prioritas pembangunan yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.
Selain itu, RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas, rencana kerja, hingga skema pendanaan, sekaligus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS APBD dan pedoman kerja seluruh perangkat daerah agar perencanaan dan penganggaran berjalan selaras.
Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan tema pembangunan “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.”
Tema tersebut akan diwujudkan melalui 15 program prioritas, yang mencakup transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut meliputi Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi).
Kemudian Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100 Persen Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, serta Lamongan Tangguh.
Seluruh program tersebut diarahkan untuk mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, serta terciptanya keharmonisan sosial masyarakat.
Forum konsultasi publik secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya RKPD sebagai pijakan utama pembangunan daerah selama satu tahun ke depan.
“Forum konsultasi publik yang resmi dibuka hari ini akan membahas terkait penyusunan RKPD. RKPD sendiri memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam penyusunan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun,” ujar Wabup Dirham.
Dalam forum tersebut turut dibahas sejumlah persoalan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Lamongan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung stagnan, angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi, serta pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang lebih cepat dibandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Dirham mengarahkan agar pola penanganan kemiskinan tidak lagi bertumpu pada bantuan sosial semata, melainkan beralih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri, produktif, serta secara nyata keluar dari jerat kemiskinan.
“Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Karena hal tersebut lebih efektif membawa perubahan dibandingkan dengan hanya menyerahkan bantuan,” tegas Mas Dirham.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Lamongan juga menekankan pentingnya peningkatan capaian indikator kinerja makro daerah. Ia menyebut, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 telah mencapai angka 76,81, melampaui target 76,50.
Capaian tersebut diharapkan terus meningkat hingga mencapai 77,80 pada tahun 2027, seiring dengan pelaksanaan program prioritas dan sinergi seluruh elemen pembangunan daerah.
