Penandatanganan MoU antara Pemkab Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. (Dok. istimewa).Kabar Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sebagai upaya memperkuat sinergi pembangunan di kawasan transmigrasi.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi yang digelar di Ternate, Maluku Utara.
Dirham menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Lamongan dalam mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Pulau Morotai.
“Kerja sama ini menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam memperkuat pembangunan nasional lewat jalur transmigrasi,” ujar Dirham, Kamis (17/07/2025).
Ia menambahkan, Kabupaten Lamongan siap membagikan pengalaman dalam hal pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan kebijakan berbasis potensi lokal yang dapat diadopsi di wilayah transmigrasi.
“Prinsip kami jelas, Lamongan terbuka terhadap kerja sama selama bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan mempererat hubungan antar daerah,” lanjutnya.
Kedua daerah diketahui memiliki potensi unggulan masing-masing. Lamongan dikenal sebagai sentra komoditas pangan seperti beras dan peternakan, sementara Pulau Morotai memiliki kekuatan di sektor perikanan.
Program pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu poin penting dari kerja sama ini. Melalui skema transfer pengetahuan dan keterampilan, diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompetitif di kawasan transmigrasi.
Dari sisi perdagangan, Dirham optimistis kerja sama ini akan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di kedua wilayah. Stabilitas harga komoditas dan ketersediaan produk dapat lebih terjaga melalui perdagangan antar daerah, sejalan dengan misi kedaulatan pangan yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Ke depan, MoU ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama teknis, baik oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun melalui kemitraan langsung antar pelaku usaha (business-to-business/B2B).
“Melalui kerja sama ini, warga Kota Soto juga bisa berpartisipasi dalam program transmigrasi yang telah difasilitasi oleh Kementerian Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja Lamongan,” pungkas Dirham.
Tidak ada komentar