Pemerintah Gandeng Pesantren di Lamongan, Percepat Pengentasan Kemiskinan dari Desa
Pemerintah gandeng pesantren untuk percepat pengentasan kemiskinan dari desa. (Instagram/@prokopimkab.lamongan).Kabar Lamongan – Pemerintah mulai mempercepat program pengentasan kemiskinan dari tingkat desa dengan menggandeng pondok pesantren sebagai mitra strategis. Upaya ini ditandai dengan kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, ke Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar di Lamongan.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran pilot project bertajuk Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa, yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghapus kemiskinan ekstrem. Program ini merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo dalam kerangka Asta Cita.
“Pesantren terbukti punya peran besar dalam penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat,” ujar Abdul Haris saat memberikan arahan di hadapan perwakilan 100 pesantren se-Jawa Timur, Jumat (14/11/2025).
Rangkaian acara dalam kegiatan tersebut meliputi workshop, pameran, sesi konsultasi program, hingga penyampaian arah kebijakan dari Kemenko PM. Hadir pula berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga filantropi seperti Baznas dan Rumah Zakat, perbankan Himbara, hingga lembaga riset seperti BRIN dan IRE.
Salah satu fokus utama program ialah mengintegrasikan pendidikan pesantren dengan sektor keuangan syariah demi menciptakan model bisnis berkelanjutan. Penguatan rantai nilai halal, mulai dari produksi, distribusi, hingga pembiayaan, menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Pemerintah berharap, pilot project ini dapat melahirkan model ekosistem bisnis syariah yang kemudian bisa direplikasi oleh pesantren dan BUMDes di berbagai wilayah. Himbara juga menyatakan komitmennya untuk memperluas akses keuangan inklusif bagi santri maupun masyarakat desa.
Program pengentasan kemiskinan dari tingkat desa ini disebut sejalan dengan strategi Instruksi Presiden Nomor 8 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan serta agenda Sekolah Rakyat. Dalam kunjungannya, Deputi Kemenko PM menegaskan perlunya sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga lembaga filantropi.
“Kami ingin pesantren menjadi pusat ekonomi umat yang mandiri. Kolaborasi adalah kunci agar program ini berjalan berkelanjutan,” tegasnya.
Wamenkop RI, Farida Farichah, yang turut hadir, menambahkan bahwa pihaknya mendorong pesantren dan lembaga ekonomi desa agar mengambil peran lebih besar dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
Menurutnya, pesantren tak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Pesantren telah lama menjadi pusat pendidikan dan penguatan moral. Kini kita ingin memperkuatnya sebagai pusat ekonomi umat. Kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat miskin,” ujar Farida.
Tidak ada komentar