Kabar Lamongan – Dinamika politik di tingkat daerah kembali memanas. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Lamongan angkat bicara dan menunjukkan sikap tegas merespons laporan utama sebuah media nasional yang dianggap merugikan partai.
Hal itu mencuat dalam pertemuan konsolidasi kader yang berlangsung di Kantor NasDem Lamongan, Jl. Sunan Giri No. 26, Tumenggungbaru, Rabu (15/04/2026).
Suasana pertemuan kala itu terbilang tegang. Para kader yang hadir satu suara mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengambil tindakan nyata, termasuk membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke ranah hukum sebagai bentuk perlawanan atas pemberitaan yang mereka anggap tidak adil.
Ketua DPD NasDem Lamongan, Kaharudin, mengungkapkan bahwa laporan media tersebut telah menimbulkan kegaduhan di internal partai, bahkan sampai ke tingkat akar rumput. Menurutnya, narasi yang dibangun dalam pemberitaan itu jauh dari kata berimbang dan berpotensi mencoreng nama baik partai sekaligus Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.
“Kami menghargai kebebasan pers, tetapi harus tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas. Jangan sampai pemberitaan justru menyesatkan,” tegasnya, Rabu (15/04/2026).
Di sela pertemuan itu, Kaharudin juga dengan tegas membantah kabar yang tengah beredar soal rencana merger antara NasDem dan Partai Gerindra. Ia menyebut isu tersebut tidak punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.
Meski begitu, sikap keras yang ditunjukkan para kader NasDem Lamongan justru menuai sorotan dari berbagai pihak. Rencana mendorong jalur hukum terhadap media dinilai bisa memicu perdebatan yang lebih luas, khususnya soal di mana batas antara kebebasan pers dan kepentingan politik seharusnya ditarik.
Kaharudin menjelaskan bahwa rekomendasi resmi dari kader daerah belum langsung diteruskan ke pusat. “Rekomendasi resmi dari kader daerah masih akan dibahas di tingkat wilayah sebelum diteruskan ke pusat,” terangnya.
Langkah yang tengah diputuskan itu pun tak lepas dari kritik, karena dinilai berpotensi mempersempit ruang bagi media untuk mengkritisi partai politik, padahal kritik semacam itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari roda demokrasi yang sehat.
