Kabar Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Penyerahan LKPD Pemkab Lamongan itu dilakukan langsung kepada Kepala BPK Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin, dan berlangsung di Sidoarjo.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, membenarkan hal tersebut, seperti yang dikutip dari TribunJatim.com pada Selasa (31/03/2026).
“LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 telah kita serahkan pada Senin (30/03/2026) kemarin,” ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menekankan bahwa penyerahan laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif. Baginya, ini adalah wujud nyata komitmen Pemkab Lamongan dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak boleh berhenti di satu titik dan harus terus didorong, baik dari sisi pengelolaan keuangan, kinerja organisasi, maupun penguatan sumber daya manusia.
Tak lupa, Pak Yes juga menitipkan harapan besar dari proses audit yang akan segera berjalan. “Kami juga berharap Lamongan kembali dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.
Di sisi lain, Yuan Candra Djaisin menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD yang dilakukan BPK bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.
BPK akan menjalankan audit secara menyeluruh dan komprehensif, sekaligus memberikan rekomendasi guna mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam proses penilaian tersebut, ada empat indikator utama yang menjadi acuan, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
