Jelang Nataru, Pemkab Lamongan Gelar High Level Meeting untuk Kendalikan Inflasi
Pemkab Lamongan gelar High Level Meeting untuk kendalikan inflasi jelang Nataru, Selasa (11/11/2025). (Humas/Diskominfo Lamongan).Kabar Lamongan – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Pendopo Lokatantra, Selasa (11/11/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Lamongan tetap terjaga.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, membuka langsung kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa High Level Meeting (HLM) merupakan wadah penting bagi seluruh instansi terkait untuk menyatukan langkah dan strategi dalam menekan laju inflasi, terutama menjelang momentum besar seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Melalui HLM, arah dan integrasi data bisa dilakukan agar kebijakan pengendalian lebih efektif dan terkoordinasi,” ujar Pak Yes—sapaan akrab Bupati Lamongan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,23. Sementara itu, inflasi di Kabupaten Lamongan tercatat sebesar 0,43 persen (bulan ke bulan) dan 2,83 persen (tahun ke tahun).
Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Lamongan antara lain cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
“Angka inflasi kita masih terkendali, namun tetap perlu diwaspadai agar tidak melonjak, terutama menjelang Nataru yang berpotensi meningkatkan permintaan barang,” tambah Pak Yes.
Dalam forum tersebut, Pemkab Lamongan juga memaparkan berbagai strategi pengendalian inflasi daerah. Di antaranya, penerapan konsep Close Loop Economy melalui kolaborasi Koperasi Merah Putih dan WASILA untuk memperkuat efisiensi rantai pasok.
Selain itu, terdapat pula gerakan Lamongan Menanam Pangan dengan tanam serentak cabai dan bawang, serta optimalisasi cadangan pangan daerah lewat sinergi antara Bulog, DKPP, dan Disperindag.
Pemkab juga memperkuat pemantauan harga berbasis data melalui integrasi Dashboard TPID dan SIGAP agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Tak hanya itu, forum komunikasi publik TPID akan dioptimalkan guna menyebarluaskan informasi harga dan stok barang secara terbuka, sehingga dapat mencegah spekulasi harga dan panic buying.
Strategi lain yang turut dilakukan adalah revitalisasi pasar tradisional, dengan fokus pada peningkatan kenyamanan, ketertiban, serta dorongan terhadap transaksi digital. Selain itu, kolaborasi antara BPS dan TPID juga diperkuat untuk membangun indikator mikro daerah sebagai dasar dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Seluruh OPD dan TPID bersinergi dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar kebijakan yang diterapkan tetap selaras,” tegas Pak Yes.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, memastikan bahwa stok beras di Lamongan berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia mengungkapkan, hasil panen padi di Lamongan mencapai 522.524 ton, jauh melebihi kebutuhan masyarakat Lamongan yang hanya sekitar 130 ribu ton per tahun.
“Ketersediaan beras sangat mencukupi. Produksi lokal yang melimpah membuat stok di gudang Bulog tetap aman menghadapi Nataru,” jelas Ferdian.
Melalui sinergi lintas sektor serta penerapan prinsip 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, Pemkab Lamongan optimis mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memastikan masyarakat dapat merayakan Nataru dengan tenang, tanpa kekhawatiran akan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Tidak ada komentar