Kabar Lamongan – Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang naik mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Sejumlah SPBU melaporkan adanya penurunan penjualan Pertamax karena banyak konsumen memilih beralih ke Pertalite yang dinilai lebih terjangkau.
Penyesuaian harga Pertamax resmi diberlakukan mulai Rabu (10/06/2026). Di Lamongan, harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter.
Kenaikan yang mencapai hampir Rp4.000 per liter tersebut langsung memengaruhi volume penjualan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), salah satunya di SPBU Jetis, Lamongan.
Pihak pengelola SPBU menyebutkan bahwa penurunan omzet penjualan terjadi karena masyarakat terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Kondisi itu membuat banyak pengendara beralih menggunakan Pertalite sebagai alternatif yang lebih ekonomis.
Kepala Shift SPBU Jetis, Andre Sujanto, mengatakan bahwa penurunan penjualan Pertamax mulai terlihat sejak kebijakan harga baru mulai diterapkan. Meski demikian, pasokan BBM dari depo Pertamina hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan lancar.
“Mungkin masyarakat kaget karena kenaikannya hampir Rp4.000, akhirnya banyak yang pindah ke Pertalite,” ujar Andre Sujanto.
Sementara itu, Rudi, salah seorang warga Lamongan, mengaku kini harus mengeluarkan biaya lebih besar setiap kali mengisi bahan bakar kendaraannya.
“Kalau biasanya isi penuh tangki masih terasa ringan, sekarang harus menambah uang cukup banyak. Kenaikannya hampir Rp4.000 per liter, jadi sangat terasa. Di saat harga kebutuhan lain juga naik, tentu ini memberatkan masyarakat,” ungkapnya.
Meski merasa keberatan dengan kenaikan harga tersebut, Rudi mengaku masih tetap menggunakan Pertamax karena mempertimbangkan kebutuhan mesin kendaraannya.
“Sebenarnya berat dengan harga sekarang, tetapi saya tetap pakai Pertamax karena kendaraan saya lebih cocok menggunakan BBM dengan oktan yang lebih tinggi. Saya khawatir kalau pindah ke jenis lain justru berdampak pada performa mesin,” tambahnya.
Masyarakat berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan harga BBM nonsubsidi agar beban ekonomi warga tidak semakin bertambah dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
