Kabar Lamongan – Sebanyak 29 desa di lima kecamatan di Kabupaten Lamongan, hingga Rabu (14/01/2026) masih terendam banjir luapan Sungai Bengawan Jero.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan menunjukkan, wilayah terdampak banjir Bengawan Jero meliputi 8 desa di Kecamatan Kalitengah, 7 desa di Kecamatan Turi, 4 desa di Kecamatan Deket, dan 6 desa di Kecamatan Karangbinangun.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lamongan, Ery S Rosidi, menyebutkan bahwa hingga Senin, 12 Januari 2026, banjir telah berdampak pada 2.736 rumah warga, 3.958 hektare lahan sawah, serta 63 lembaga pendidikan.
“Per tanggal 12 itu totalnya ada 2.736 rumah terdampak, kemudian 3.958 hektare sawah dan 63 lembaga pendidikan,” ujar Ery, Rabu (14/01/2026).
Untuk membantu aktivitas pendidikan di tengah kondisi banjir, BPBD Lamongan juga telah menyediakan perahu yang digunakan oleh pelajar dan tenaga pendidik saat berangkat maupun pulang sekolah di wilayah terdampak.
Namun, Ery menjelaskan, sejumlah sekolah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka dan beralih ke sistem daring karena lingkungan sekolah masih terendam air. Salah satunya berada di Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah, yang mulai menerapkan pembelajaran online sejak Selasa, 13 Januari 2026.
“Setahu saya yang di Bojoasri itu sudah daring mulai Selasa. Soalnya saya lihat sendiri perangkat sekolahnya diangkut pakai perahu nelayan saat kami kirim perahu fiber ke sana,” jelas Ery.
Sekolah yang dimaksud adalah Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Khozainul Ulum, yang menaungi lima jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, RA atau setara TK, Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara SMP, hingga SMA.
Di lokasi tersebut, ketinggian air di halaman sekolah mencapai sekitar 50 sentimeter, sementara akses jalan tergenang 20 hingga 30 sentimeter.
Sementara itu, Camat Deket, Suwanto Sastrodiharjo, mengungkapkan bahwa dari empat desa yang terdampak banjir di Kecamatan Deket, beberapa sekolah juga telah mengalihkan metode belajar, baik dengan daring maupun memindahkan lokasi belajar sementara.
“Ada lima SD, dua di antaranya pindah tempat belajar, sementara tiga sekolah melaksanakan pembelajaran daring. Selain itu ada delapan TK yang juga melakukan daring atau pembelajaran dengan pemantauan dari rumah,” terang Suwanto.
Ia menjelaskan, keputusan sekolah untuk memilih daring atau tetap tatap muka di lokasi alternatif bergantung pada kesepakatan dengan orang tua murid.
“Untuk yang pindah tempat, itu karena orang tuanya tidak mau kalau daring. Akhirnya pembelajaran dipindah sementara ke TPQ atau rumah warga,” pungkasnya.
