Hari Tani Nasional 2025 di Lamongan, TPOP Irigasi Tuntut Kepastian Status Kerja
Hari Tani Nasional 2025 di Lamongan, TPOP irigasi suarakan kepastian status kerja. (Dok. istimewa).Kabar Lamongan – Peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Lamongan berlangsung dengan cara berbeda. Bukan turun ke jalan, tetapi sebanyak 158 Tenaga Pembantu Operasional Pemeliharaan (TPOP) Jaringan Irigasi PUSDA Jawa Timur memilih menyuarakan aspirasi mereka terkait kepastian status kerja.
Sehari-hari, para TPOP ini berperan sebagai Petugas Pintu Air (PPA) sekaligus membersihkan jaringan irigasi. Mereka memastikan suplai air dari Waduk Gondang Sugio, Waduk Prijetan Kedungpring, hingga Bengawan Njero tetap lancar, khususnya pada musim tanam ketiga.
Meski tugas mereka sangat vital bagi ribuan hektare sawah di Lamongan, hingga kini status kepegawaian para TPOP masih belum jelas. Mereka tercatat hanya sebagai tenaga kegiatan pengadaan barang dan jasa di bawah PUSDA Jatim, bukan berstatus pegawai honorer maupun PPPK.
“Kami berharap status bisa segera diperjelas, minimal PPPK. Karena secara sistem, kami juga ikut pengisian R1, R2, dan R3,” ungkap Fiul, salah satu perwakilan TPOP di Lamongan, Rabu (24/09/2025).
Selain status, para petugas pintu air ini juga menuntut penghasilan yang lebih layak. Saat ini, gaji mereka disebut masih jauh di bawah UMK Lamongan 2025 yang ditetapkan Rp3.012.164. Padahal, mereka bekerja lima hari dalam sepekan di lapangan demi menjaga kelancaran irigasi.
Lamongan sendiri dikenal sebagai lumbung pangan nasional sekaligus penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Predikat tersebut tidak lepas dari kerja keras para petani yang turut ditopang oleh sistem irigasi yang dijaga para TPOP. Oleh karena itu, dalam rangka Hari Tani Nasional 2025 di Lamongan, TPOP menuntut kepastian status kerja mereka.
Menanggapi aspirasi itu, Wakil Ketua II DPRD Lamongan, Husen, menyebut TPOP sebagai “pejuang air” yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan panen di Lamongan. Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan pihaknya siap mengawal tuntutan TPOP hingga ke DPRD Provinsi Jawa Timur bahkan DPR RI.
“Peran mereka sangat vital. Maka wajar jika mereka berharap penghidupannya lebih layak. Kami akan perjuangkan, bukan hanya status, tetapi juga pemberdayaan agar mereka bisa maksimal menjalankan tugas,” tegas Husen.
Tidak ada komentar